Indonesian Organization

KLASIFIKASI ORGANISASI DI INDONESIA

Radikal-Non Kooperatif dan Moderat-Kooperatif

        BANGSA INDONESIA merupakan salah satu bangsa di dunia yang memiliki berjuta cerita dan kenangan yang unik untuk diperdengarkan. Dalam sejarahnya, Bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan pesat, dibandingkan masa-masa dulu ketika Bumi Pertiwi ini masih diinjak-injak oleh kaki kotor sang penjajah (Kolonial). Bangsa yang tadinya aman dan tenteram ini, dengan mudahnya dikuasai dan dikuras habis potensi-potensi yang berada di dalamnya, mulai dari Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya ini.

RAKYAT INDONESIA tidak tinggal diam melihat kejadian tersebut. Setelah tahun 1908, Bangsa Indonesia mulai menunjukkan kemampuan persatuan dan kesatuan rakyatnya dalam melakukan perlawanan kepada para biadab tersebut. Kaum bangsa Indonesia sudah mulai memiliki pendidikan dan sudah menjadi kaum terpelajar, antar daerah di Indonesia pun sudah mulai dapat bekerja sama dan bergotong royong. Jika sebelumnya para rakyat menggunakan senjata untuk melawan para penjajah. Setelah tahun tersebut, para rakyat mulai menggunakan kemampuan berpikirnya dengan cara diplomasi dalam berbagai bentuk. Indonesia juga sudah mulai memiliki visi yang jelas dan ingin di capai yaitu INDONESIA YANG MERDEKA.

Dalam menjalankan visi nya tersebut, para kaum terpelajar di Indonesia mulai menyebar dan membuat suatu perkumpulan (organisasi). Organisasi-organisasi inilah yang nantinya akan menjalankan visi Indonesia yang Merdeka tersebut. Namun, setiap organisasi memiliki cara pemahaman dan pandangan yang berbeda dalam mewujudkannya. Pemahaman itu terbagi menjadi dua, yaitu : 1. Radikal-Nonkooperatif | 2. Moderat-Kooperatif.

Radikal bisa diartikan sebagai satu tindakan penentangan secara keras dan represif terhadap kebijakan pemerintah kolonial serta tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk mencapai kemerdekaan, dalam hal ini kaum radikal berpendapat bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka haruslah dengan jerih payah anak bangsa sendiri dan bukan atas adanya campur tangan dari bangsa asing (Belanda).

Sedangkan moderat bisa diartikan sebagai satu sikap lunak atas keberadaan pemerintah kolonial (Belanda) di Indonesia. Kaum moderat berpandangan bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka tidak dapat lepas dari kerja sama dengan berbagai bangsa yang ada di Indonesia saat itu, tidak terkecuali dengan pemerintah kolonial (Belanda). Adanya dua strategi ini bukan semata-mata melambangkan dua kubu yang berbeda pandangan dalam mensikapi keberadaan pemerintah kolonial, walaupun berbeda prinsip namun dua kelompok ini sama dalam tujuan akhir, yaitu untuk mewujudkan Indonesia merdeka.

   A.  Radikal-Non Kooperatif

    1.      Perhimpunan Indonesia (PI)

Pada awalnya, PI bernama indische Vereeniging (Perhimpunan India). Organisasi yang didirikan oleh Sutan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Soeroto pada tahun 1908 ini merupakan jebolan pemerintahan Belanda. PI baru bergabung menjadi organisasi politik pada tahun 1913.

Pada tahun 1922, organisasi ini merubah namanya lagi menjadi Indonesiche Vereeniging (Perhimpunan Indonesia). Dengan pergantian nama ini, membuat organisasi ini menjadi organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia di dalamnya.

Pada tahun 1925, Organisasi ini resmi berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) yang diketuai oleh Soekiman Wirjosandjojo. PI menganjurkan agar semua organisasi di Indonesia menggunakan konsep Indonesia yang merdeka sebagai program utamanya. 

    2.      Partai Komunis Indonesia (PKI)

Paham komunis pertama kali dibawa oleh seorang pemimpin dari Negeri Belanda yang bernama B.J.E.M. Snevliet pada tahun 1913. Ia membentuk sebuah organisasi bernama ISDV (Indische Social Democratische Vereeniging) yang berpusat di Semarang. Dalam perjalanannya, ISDV berhasil mempengaruhi 2 orang pimpinan cabang SI (Sarekat Islam) yaitu Semaun dan Darsono.

Kongres ke-20 ISDV pada tahun 1920, nama ISDV diganti menjadi Perserikatan Komunis Hindia dengan Semaun sebagai ketuanya. Sikap dan pergerakannya makin panas, apalagi ketika Semaun membagi kubu SI menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih.

Pada tanggal 23 Mei 1923, nama Perserikatan Komunis Hindia diganti menjadi Partai Komunis Hindia, dan diganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1924. PKI dinyatakan sebagai Organisasi terlarang oleh Belanda pada tahun 1927 karena pergerakan Extremely Radikalnya.

    3.      Partai Nasional Indonesia (PNI).

Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno pada tahun 1925 membentuk sebuah Organisasi yang berbasis radikal karena semangat nasionalisme yang berkembang. Organisasi tersebut bernama Algemeene Studio Club yang berdomisili di Bandung.

Pada tahun 1927, muncul Perserikatan Nasional Indonesia dengan Soekarno sebagai ketuanya dan memiliki 8 pimpinan, yaitu : Dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno. Mereka adalah bekas anggota Pehimpunan Indonesia di Negeri Belanda.

Akhirnya, organisasi ini diganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia dengan memiliki 3 asas penting, yaitu :

                    i.           Self Help, yakni prinsip menolong diri sendiri

                  ii.           Non-Kooperatif, yakni tidak mengadakan kerja sama dengan pemerintah kolonial

                 iii.          Marhaenisme, yakni memberantas massa dari kemiskinan dan kesengsaraan

Oleh karena sikapnya yang menentang pemerintah kolonial, para pemimpin PNI dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1929, beberapa tokoh PNI seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriadinata ditangkap.

    4.      Indische Partij (IP)

Pada 25 Desember 1912, berdiri salah satu organisasi yang mengkritik pemerintahan Belanda untuk memerdekakan Indonesia, yakni Indische Partij. Organisasi ini didirikan di Bandung oleh Tiga Serangkai (Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat).

Pada tahun 1913, ketiga tokoh tersebut dibuang ke Belanda, karena mereka beralasan bahwa organisasi IP ini bersifat radikal dan menganggu ketertiban umum. Saat dibuang, Ki Hajar Dewantara menghasilkan tulisan yang ia beri judul “ Als Ik Eens Nederlander was” (Seandainya saya seorang belanda). Tulisan ini berisi kritik pedas ia terhadap pemerintahan Belanda.

Selanjutnya, Belanda menyatakan organisasi IP ini sebagai Organisasi terlarang pada tahun 1913, dan IP mengganti nama menjadi Insulinde dengan asas Nasionalisme.

    5.      Partai Indonesia (Partindo)

PNI mendapatkan tekanan besar ketika Soekarno, dan kawan-kawannya di penjarakan. Sartono, sebagai pimpinan menginginkan PNI dibubarkan dan mencari perkumpulan dengan format yang baru.

Terdapat dua golongan akibat cetusan dari Sartono ini, Pertama adalah “Golongan Merdeka” yaitu golongan yang menolak pembubaran tersebut, dan yang Kedua adalah Golongan yang setuju pembubaran tersebut. Golongan kedua membentuk partai politik baru, yang diberi nama “Partai Indonesia”. Dengan Mr. Sartono sebagai ketuanya.

Kemerdekaan yang diimpikan Partindo adalah kemerdekaan yang terjadi dengan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, dan akhirnya mereka bersikap Non-Kooperatif terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda.

   B.  Moderat-Kooperatif

     1.      Budi Utomo (BU)

Organisasi ini merupakan organisasi modern pertama yang berada di Indonesia. Di bentuk pada tanggal 20 Mei 1908, yang juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo, ia mendirikan organisasi ini dengan tujuan untuk memajukan derajat bangsa.

Dilihat dari tujuan Budi Utomo yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan ini, bisa dikatakan bahwasanya organisasi ini bukan organisasi politik, melainkan hanya organisasi para pelajar STOVIA sebagai penggeraknya.

Pada tahun 1912, Budi Utomo mendukung terbentuknya Volksraad, yaitu dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda. Pada tahun 1917, SI menjadi PARPOL dan Budi Utomo akhirnya mengalami kemunduruan.

    2.      Sarekat Islam (SI)

Organisasi yang berasaskan Islam ini didirikan oleh H. Samanhudi pada 1911, dengan nama awal yaitu Sarekat Dagang Islam. SDI didasari oleh dua hal yaitu Agama dan Ekonomi.

Pada 10 September 1912, kata Dagang dalam SDI dihapuskan atas usul dari HOS Cokroaminoto menjadi Sarekat Islam. Hal ini dimaksudkan agar organisasi ini tidak hanya bergerak tertutup di bagian perdagangan saja.

Pada tahun 1913, HOS Cokroaminoto terpilih menjadi ketua SI dan membuat SI berkembang sangat pesat dalam perjalanannya. Sikap kritis pada kapitalisme, menarik perhatian ISDV untuk menyusup ke SI, dengan mengirim dua anggota SI yang berbakat yaitu Semaun dan Darsono. Kelak, bergabung juga Tan Malaka dan Alimin.

Anggota ISDV gencar memberikan kritik besar kepada SI, karena sikap mereka yang terlalu kooperatif terhadap pemerintahan kolonial, mereka menginginkan agar SI tidak bersikap kooperatif dan mendukung serta bekerja sama dengan Belanda.

    3.      Muhammadiyah

Pada tahun 1912, tepatnya di tanggal 18 November. Terbentuklah organisasi yang bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, dan sosial atas pemrakarsa dari K.H. Ahmad Dahlan yaitu Muhammadiyah.

Pada masa Ahmad Dahlan, pengaruh dan keteradaan Muhammadiyah terbatas karena hanya dapat melakukan pergerakan di karesidenan-karesidenan tertentu seperti, Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Namun, pada tahun 1938, Muhammadiyah mulai tersebar ke seluruh Wilayah Indonesia.

Organisasi ini bersifat Non-Politik dan Non-Kooperatif. Oleh karena itu, Belanda tidak keberatan memberikan status Organisasi yang berbadan hukum kepada Muhammadiyah.

    4.      Partai Indonesia Raya (Parindra)

Di Surabaya juga dibentuk organisasi baru yang di pelopori oleh Dr. Soetomo. Organisasi ini bertujuan untuk meneruskan perjuangan organisasi-organisasi radikal sebelumnya yang dimana pemimpin mereka telah ditangkap oleh kolonial Belanda.

Situasi dan kondisi di Indonesia setelah dilumpuhkannya gerakan nonkooperasi pada tahun 1930-an, mendorong terjalinnya hubungan antara PBI dan Boedi Oetomo (BO). Langkah selanjutnya adalah terjadinya fusi antara dua organisasi tersebut dan terbentuklah partai baru, yang diberi nama Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.     Bidang politik, mengusahakan terciptanya suatu pemerintahan yang demokratis yang berdasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia, memperjuangkan kedudukan yang sama bagi setiap penduduk, serta persamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang.

2.  Bidang ekonomi, memajukan perdagangan dan pertanian serta membuka perdagangan dengan luar negeri.

3. Bidang sosial, menyelenggarakan pendidikan nasional, memajukan pendidikan jasmani, memajukan kesehatan rakyat, mengurangi pengangguran, hak bekerja dan melarang anak-anak bekerja sebagai buruh, serta mencegah cara kerja yang tidak baik.